Perubahan Iklim: Upaya mengatasi perubahan iklim di sektor kehutanan

Sektor kehutanan perlu beradaptasi untuk dapat memanen hutan secara berkelanjutan. Beberapa rekomendasi umum untuk mulai mengatasi perubahan iklim di sektor kehutanan termasuk meningkatkan kapasitas untuk melakukan penilaian terpadu kerentanan terhadap perubahan iklim diberbagai skala, meningkatkan sumber daya untuk memantau dampak perubahan iklim, meningkatkan sumber daya untuk dampak dan adaptasi ilmu, meninjau kebijakan kehutanan, perencanaan hutan, pendekatan pengelolaan hutan, dan lembaga untuk menilai kemampuan untuk mencapai tujuan sosial di bawah perubahan iklim, menanamkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan manajemen adaptif ke dalam pengelolaan hutan, dan mempertahankan atau meningkatkan kapasitas komunikasi, jaringan, dan berbagi informasi dengan masyarakat yang bergantung pada hutan dan dalam sektor kehutanan (Williamson dkk. 2009). Salah satu program dunia yang disetujui oleh badan PBB yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk menghadapi perubahan iklim tersebut yakni program REDD+ (Danielsen dkk. 2010). 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) adalah sebuah inisiatif global untuk mengurangi emisi karbon hutan di atmosfer. Hal ini dilakukan dengan pemberian insentif kepada negara-negara yang masih memiliki hutan untuk melindungi atau mempertahankan hutan yang ada secara jangka panjang dengan kualitas hutan yang baik atau setidaknya sama, di mana atas usaha tersebut mereka akan diberikan kompensasi berdasarkan pendapatan yang dapat mereka peroleh jika mengkonversi hutan tersebut untuk pertanian atau penggunaan lahan lainnya. REDD+ secara khusus bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari deforestasi dan degradasi hutan, namun tidak menutup kemungkinan adanya manfaat penting lainnya yang dapat dicapai oleh usaha ini, seperti pengurangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati (Danielsen dkk. 2010). Jika berhasil, inisiatif ini dapat membantu melindungi dan meningkatkan hutan dunia sebagai penyimpanan karbon dan memaksimalkan potensinya dalam memperlambat dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Salah satu elemen penting dari REDD+ adalah mekanisme keuangan, yang terdiri atas sumber dan metode pemberian insentif pada negara untuk melindungi hutan yang dimilikinya. Salah satu pilihan untuk pembiayaan REDD+ ialah pasar karbon. Dalam hal ini negara-negara maju dan perusahaan swasta akan mendanai pengembangan dan implementasi REDD+ melalui perdagangan karbon hutan. 

Perdagangan karbon hutan adalah pertukaran uang oleh pembeli kepada penyedia atas upaya penyerapan dan penyimpanan karbon dalam biomassa hutan (Yee 2010). Pasar karbon hutan berarti ekonomi di mana produsen atau penjual karbon (misalnya pengelola hutan dan masyarakat) menerima kompensasi dari pembeli (misalnya: pemerintah dan perusahaan tertentu) untuk upaya konservasi hutan mereka. Sebagai imbalannya, para pembeli mendapatkan sertifikasi tertulis atas karbon yang disimpan atau yang dikenal sebagai kredit karbon. Pasar karbon hutan yang melibatkan kompensasi untuk pelestarian dan mempertahankan karbon di hutan. Permintaan untuk kompensasi kehutanan masih rendah, namun tumbuh di pasar sukarela. Standar untuk kredit diverifikasi kurang ketat. Harga per metrik ton CO₂e berkisar dari $ 5-10 (Yee 2010).

Operasi dan rancangan dari pasar karbon hutan internasional hingga saat ini masih diperdebatkan di tingkat internasional, walaupun telah ada sejumlah kecil praktek proyek REDD+ non pemerintah yang melakukan perdagangan karbon sukarela di beberapa tempat di dunia. Sangat mungkin bahwa pasar karbon hutan internasional tidak akan ada sebelum tahun 2020, meskipun beberapa negara akan memiliki pasar karbon sendiri (misalnya Australia dan California) dan mungkin mulai melakukan pembelian kredit REDD+ secara internasional lebih awal (misalnya 2015).

Karena konsep REDD+ masih relatif baru, konsep ini telah memunculkan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan secara serius. Isu-isu tersebut menjadi pembahasan di berbagai tingkat, baik nasional dan internasional. Satu pertanyaan kunci yang banyak dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah akan mengelola uang yang terkait dengan REDD+, baik dana yang mereka terima dalam melaksanakan mekanisme REDD+ maupun pendapatan dari penjualan kredit karbon. Tidaklah cukup jika hanya memiliki dana saja, pemerintah perlu menciptakan lembaga dari desa sampai tingkat nasional dan membangun kapasitas para pemangku kepentingan tentang bagaimana mengelola dana dan pembagian manfaat yang berdasarkan upaya REDD+ yang berhasil dicapai pada suatu daerah tertentu. Masalah ini menjadi lebih rumit disebabkan ketidakjelasan tenurial dan banyaknya tantangan untuk mengatasi pendorong terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, penyebab dan pemahaman kesalingterkaitan yang terjadi pada beragam situasi yang berbeda.